Nesia.Top 20 April 2024 - Kementerian Komunikasi dan Informatika memberikan dukungan penuh dalam percepatan pembangunan Portal Layanan Publik Digital Nasional Government Technology (Gov-Tech). Menkominfo Budi Arie Setiadi menyatakan telah menyediakan master plan dan mock-up untuk portal tersebut. Dalam rapat bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir dan Menteri Pemberdayaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas, Budi Arie Setiadi menyampaikan bahwa sesuai dengan tugas Kominfo dalam domain aplikasi, mereka telah menyiapkan master plan dan mock-up portal layanan publik.
Seiring implementasi Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional, Kementerian Kominfo juga telah menyiapkan referensi harga sumberdaya manusia teknologi informasi dan komunikasi serta tenaga pendukung non-TIK. Proses legal drafting sedang berlangsung di Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Kominfo untuk memastikan kelancaran implementasi rencana tersebut. Langkah-langkah ini diambil untuk memastikan bahwa pembangunan portal layanan publik digital nasional dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah disusun.
Dukungan penuh dari Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam pembangunan Portal Layanan Publik Digital Nasional Government Technology (Gov-Tech) menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan layanan publik melalui teknologi digital. Master plan dan mock-up yang telah disiapkan oleh Kementerian Kominfo akan menjadi landasan yang kuat dalam pengembangan portal tersebut. Semua langkah yang diambil bertujuan untuk memastikan bahwa portal layanan publik digital nasional dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Indonesia.
Menurut Menteri Budi Arie, Kementerian Kominfo juga telah menyiapkan standar atau prosedur terkait dengan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Prioritas.
"Kami berharap untuk mempercepat pembangunan aplikasi prioritas dan memastikan kesiapan SDM BUMN, seperti Peruri (Percetakan Uang Republik Indonesia), serta memastikan tersedianya anggaran pembangunan aplikasi prioritas untuk portal layanan publik yang diamanatkan dalam Perpres," jelasnya.
Menkominfo menegaskan bahwa percepatan transformasi digital harus mematuhi tiga prinsip, yaitu inklusif, memberdayakan, dan berkelanjutan. "Inklusif berarti semua warga negara Indonesia dilayani. Memberdayakan berarti karena kita menyadari bahwa ekonomi Indonesia akan memiliki potensi besar dengan transformasi digital dan harus berkelanjutan," tandasnya.
Menurut Menteri PANRB, Azwar Annas, peluncuran Portal Nasional GovTech harus melibatkan kerja sama dari semua pihak. Untuk itu, Satuan Tugas (Satgas) Transformasi Digital akan bertanggung jawab dalam mengatur ekosistem digital yang mendukung layanan birokrasi. Menteri Azwar Anas juga menjelaskan bahwa terdapat sembilan layanan prioritas dalam portal GovTech, seperti layanan pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, SIM online, Identitas Digital Dasar, platform pertukaran data, pembayaran digital, portal layanan publik, SPLP, SSO, Pusat Data Nasional, dan Portal Administrasi Pemerintahan.
Menteri BUMN, Erick Thohir, menegaskan bahwa Kementerian BUMN siap menjalankan instruksi dari Presiden Joko Widodo. Menurutnya, kehadiran portal nasional GovTech akan mempermudah pelayanan pemerintah kepada masyarakat secara transparan.
Menteri Erick Thohir menyoroti pentingnya kolaborasi dalam upaya mewujudkan Pemerintahan Digital di Indonesia. Dalam konteks ini, ia mengacu pada negara-negara lain yang telah berhasil mengimplementasikan konsep ini dan mencapai dampak positif yang signifikan. Sebagai contoh, Estonia berhasil meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) mereka melalui penggunaan identitas tunggal. Selain itu, China juga berhasil menurunkan tingkat kemiskinan mereka dari 6,7 persen menjadi hanya 0,3 persen.
Dalam konteks ini, Menteri Erick Thohir juga menekankan pentingnya digitalisasi layanan publik di Indonesia. Saat ini, Indonesia masih tertinggal dalam hal ini, dan oleh karena itu, perlu adanya dorongan untuk mengadopsi teknologi digital dalam menyediakan layanan publik yang lebih efisien dan efektif. Untuk mencapai hal ini, Menteri Erick Thohir menyatakan dukungannya terhadap ekosistem Peruri dan berharap agar eksosistem Himbara dan Telkom juga dapat berperan aktif dalam konsolidasi ini.
Dalam kesimpulannya, Menteri Erick Thohir menyampaikan bahwa mendapatkan penugasan untuk mendorong digitalisasi layanan publik adalah sebuah kehormatan bagi BUMN. Ia meyakinkan bahwa pihaknya akan memberikan dukungan penuh dalam mengembangkan ekosistem Peruri. Selain itu, ia juga berharap agar eksosistem Himbara dan Telkom dapat berperan proaktif dalam konsolidasi ini. Dengan kolaborasi yang baik antara berbagai pihak, diharapkan Indonesia dapat mengikuti jejak negara-negara lain dalam mewujudkan Pemerintahan Digital yang efektif dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.