Jakarta, 12 April 2024 - Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menegaskan bahwa tidak ada rencana untuk menormalisasi hubungan diplomatik dengan Israel. Hal ini disampaikan oleh Juru Bicara Kemlu, Lalu Muhamad Iqbal, yang menegaskan bahwa langkah tersebut tidak akan diambil, terutama di tengah situasi konflik yang terjadi di Gaza saat ini. Pernyataan ini disampaikan pada Kamis malam sebagai respons terhadap isu yang beredar.
Iqbal juga menegaskan bahwa Indonesia tetap konsisten dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Dalam konteks solusi dua negara, Indonesia mempertahankan posisinya yang selama ini telah dinyatakan. Dengan demikian, Indonesia tidak akan mengubah sikapnya terkait isu Palestina-Israel dan tetap berkomitmen untuk mendukung upaya kemerdekaan Palestina.
Kementerian Luar Negeri RI menegaskan bahwa isu normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel tidak akan menjadi prioritas. Indonesia tetap fokus pada upaya mendukung kemerdekaan Palestina dan memperjuangkan solusi dua negara sebagai jalan untuk mencapai perdamaian di kawasan Timur Tengah. Pernyataan ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam menjaga prinsip-prinsip luar negeri yang telah menjadi landasan kebijakan negara selama ini.
Indonesia akan tetap konsisten dalam mendukung dan berada di garis terdepan untuk membela hak-hak bangsa Palestina. Hal ini merupakan komitmen yang kuat dari Indonesia dalam menjaga keadilan dan perdamaian di dunia, termasuk di Timur Tengah.
Terkait dengan keanggotaan Indonesia di OECD, Iqbal menyatakan bahwa prosesnya akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak akan tergesa-gesa dalam mengambil langkah-langkah untuk menjadi anggota penuh di organisasi tersebut.
Peta jalan keanggotaan Indonesia di OECD dijadwalkan akan diadopsi pada bulan Mei mendatang, dan Indonesia harus mempersiapkan banyak hal untuk mencapai tujuan tersebut. Iqbal juga menekankan bahwa setiap negara memiliki waktu yang berbeda dalam menyelesaikan proses keanggotaan penuh di OECD, bergantung pada kesiapan masing-masing negara.
Iqbal menyatakan bahwa beberapa negara membutuhkan waktu tiga hingga lima tahun untuk menjadi anggota OECD. Namun, dia tidak dapat memastikan kapan Indonesia akan diterima sebagai anggota penuh OECD.
Sebelumnya, beredar kabar bahwa Indonesia telah setuju untuk menormalisasi hubungan dengan Israel sebagai imbalan untuk dapat bergabung dengan OECD.
Beberapa media Israel melaporkan bahwa kesepakatan tersebut telah dicapai melalui pembicaraan rahasia selama tiga bulan antara Jakarta, Tel Aviv, dan Sekjen OECD Matthias Korman.
Menurut seorang pejabat Israel yang tidak disebutkan namanya, normalisasi hubungan antara Indonesia dan Israel akan menjadi perubahan signifikan di tengah meningkatnya sentimen anti-Israel akibat serangan militer Israel di Jalur Gaza.
Normalisasi hubungan tersebut juga dianggap dapat mengakhiri penolakan Israel terhadap pengajuan keanggotaan Indonesia di OECD. Indonesia menjadi negara pertama di Asia Tenggara dan ketiga di Asia yang mencapai status open for accession discussion untuk menjadi anggota penuh OECD. Proses aksesi di OECD melibatkan 38 negara anggota yang meninjau negara kandidat secara menyeluruh sebelum diterima sebagai anggota baru.
Proses aksesi di OECD biasanya memakan waktu lima hingga tujuh tahun. Namun, pemerintah Indonesia berharap proses aksesi ini dapat diselesaikan dalam dua hingga tiga tahun. Hal ini disebabkan Indonesia telah menjadi negara dengan proses persetujuan aksesi OECD yang paling cepat, yaitu hanya tujuh bulan. Kecepatan ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk bergabung dengan OECD.
Keanggotaan Indonesia di OECD diyakini akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian negara. Hal ini termasuk peningkatan investasi dari negara-negara OECD hingga 0,37 persen dan pertumbuhan PDB hingga 0,94 persen. Dengan demikian, keanggotaan Indonesia di OECD diharapkan dapat membawa manfaat besar bagi pembangunan ekonomi dan kerjasama internasional negara.