Nesia.Top, 18 April 2024 - Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo mengungkapkan penghargaannya kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta kementerian dan lembaga terkait lainnya yang telah berperan penting dalam keberhasilan Indonesia menjadi anggota penuh dari Financial Action Task Force (FATF) dalam upaya pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Menurut Presiden, keanggotaan penuh ini yang telah dicapai sejak Oktober 2023 merupakan tonggak sejarah yang signifikan dalam memperkuat regulasi keuangan Indonesia dan mendapatkan pengakuan positif dari dunia internasional.
Presiden juga menekankan bahwa pencapaian ini tidaklah mudah dan merupakan pengakuan dari dunia internasional terhadap efektivitas regulasi, koordinasi, dan implementasi yang dilakukan di Indonesia dalam upaya melawan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Hal ini diungkapkan oleh Presiden dalam sambutannya pada acara peringatan 22 tahun Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) yang diselenggarakan di istana negara pada Rabu (17/04).
Presiden juga menegaskan bahwa pengakuan ini merupakan bukti bahwa Indonesia telah berhasil dalam melaksanakan tugasnya sebagai anggota FATF dengan baik. Keberhasilan ini tidak hanya berdampak positif bagi Indonesia, tetapi juga memberikan kepercayaan kepada dunia internasional bahwa Indonesia serius dalam memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme. Presiden berharap bahwa keanggotaan penuh ini akan menjadi motivasi bagi Indonesia untuk terus meningkatkan upaya dalam melawan kejahatan finansial dan menjaga integritas sistem keuangan negara.
Presiden berharap keanggotaan penuh ini akan menjadi dorongan yang kuat untuk memperkuat komitmen dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kredibilitas ekonomi Indonesia serta persepsi positif mengenai sistem keuangan yang semakin baik. Dengan adanya momentum ini, diharapkan upaya-upaya pencegahan TPPU dapat terus ditingkatkan.
Namun demikian, tantangan dalam menghadapi TPPU dan pendanaan terorisme terus berkembang seiring dengan munculnya pola baru yang didasarkan pada teknologi. Presiden menegaskan pentingnya kewaspadaan terhadap penggunaan teknologi seperti crypto currency, aset virtual, NFT, dan lainnya yang menjadi target baru bagi pelaku TPPU. Hal ini menunjukkan perlunya langkah-langkah proaktif untuk menghadapi perkembangan teknologi dalam upaya pencegahan TPPU.
Selain itu, ancaman dari tindak pendanaan terorisme juga menjadi fokus utama yang harus diwaspadai oleh Presiden. Dengan mengakui pentingnya keberadaan ancaman ini, Presiden menekankan perlunya respons yang cepat dan efektif dalam menghadapi perkembangan baru terkait pendanaan terorisme. Dengan demikian, diharapkan Indonesia dapat terus memperkuat sistem keamanan keuangan untuk melindungi negara dari ancaman TPPU dan pendanaan terorisme.
Presiden juga berharap bahwa keanggotaan penuh ini akan menjadi momen yang baik untuk terus memperkuat komitmen dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) guna meningkatkan kredibilitas ekonomi dan persepsi mengenai sistem keuangan Indonesia yang semakin baik. Hal ini juga harus terus dipantau dan dicegah secara berkelanjutan. Presiden berharap agar PPATK dan Kementerian serta lembaga terkait dapat terus meningkatkan sinergi dan inovasi dalam hal ini.
Terakhir, Presiden menyatakan bahwa dengan semangat untuk terus melawan TPPU dan pendanaan terorisme, Indonesia berkomitmen untuk terus meningkatkan sinergi dan inovasi antara PPATK, Kementerian, dan lembaga terkait lainnya demi keamanan dan kesejahteraan negara, serta secara maksimal dalam penyelamatan dan pengembalian uang negara. Presiden menekankan pentingnya mengembalikan apa yang menjadi milik negara dan hak rakyat.
Presiden menegaskan bahwa upaya ini harus terus dilakukan untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan negara. Dalam hal ini, sinergi dan inovasi antara PPATK, Kementerian, dan lembaga terkait lainnya harus terus ditingkatkan. Presiden berharap agar semua pihak dapat bekerja sama dalam penyelamatan dan pengembalian uang negara serta memastikan bahwa apa yang menjadi milik negara dan hak rakyat dapat dikembalikan dengan baik.