JAKARTA - Kepemimpinan Presiden Prabowo telah mengeluarkan banyak kebijakan populis di awal pemerintahannya. Ini memberi kekagetan bagi masyarakat dan juga birokrasi. Hal tersebut diungkapkan Ahmad Muzani, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra pada Sabtu, 22 Pebruari 2025 pada saluran WA Gerindra.
"Namun kebijakan Presiden Prabowo bukan suatu hal yang dapat menimbulkan keburukan bagi negara. Bukan juga kebijakan yang merugikan hak dasar masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan akibat dari adanya pemangkasan anggaran tersebut," ungkap Muzani.
Sebagai sebuah reaksi kami sangat menghargai dan kami beri perhatian. Indonesia sebagai negara demokrasi sangat memberi ruang bagi masyarakat untuk berekspresi.
"Namun terkadang direspon dengan berlebihan dan kontraproduktif," pungkasnya.