Pemerintah telah menyampaikan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Revisi UU TNI kepada DPR, 11 Maret 2025. DIM itu bermasalah. Terdapat pasal-pasal yang akan mengembalikan militerisme (Dwifungsi TNI) di Indonesia.
Kami menilai agenda revisi UU TNI tidak memiliki urgensi transformasi TNI ke arah yang profesional. Justru akan melemahkan profesionalisme militer. Sebagai alat pertahanan negara, TNI dilatih, dididik dan disiapkan untuk perang, bukan untuk fungsi non-pertahanan seperti duduk di jabatan-jabatan sipil.
Dalam konteks reformasi sektor keamanan, semestinya pemerintah dan DPR mendorong agenda reformasi peradilan militer melalui revisi UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Agenda revisi UU ini lebih penting ketimbang RUU TNI, karena agenda itu merupakan kewajiban konstitusional negara untuk menjalankan prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law) bagi semua warga negara, tanpa kecuali. Reformasi peradilan militer merupakan mandat TAP MPR No. VII Tahun 2000 dan UU No. 34 tahun 2004 tentang TNI.
Kami menilai RUU TNI akan mengembalikan Dwifungsi TNI, yaitu militer aktif menduduki jabatan-jabatan sipil. Perluasan penempatan TNI aktif itu tidak sesuai dengan prinsip profesionalisme TNI dan berisiko memunculkan masalah, seperti eksklusi warga sipil dari jabatan sipil, menguatkan dominasi militer di ranah sipil dan memicu terjadinya kebijakan maupun loyalitas ganda. Selain itu, merebut jabatan sipil dan memarginalkan ASN dan Perempuan dalam akses posisi-posisi strategis.
Perluasan jabatan sipil dalam RUU TNI itu diantaranya adalah dengan menempatkan militer aktif di Kejaksaan Agung hingga Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ingat: TNI adalah alat pertahanan negara untuk perang; sedangkan Kejaksaan Agung, adalah lembaga penegak hukum. Maka, salah jika anggota TNI aktif duduk di institusi Kejaksaan Agung. Dan salah, jika ingin menempatkan militer aktif di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Dua contoh itu cerminan praktik dwifungsi TNI.
Kami menuntut berbagai pelanggaran terhadap UU TNI selama ini di evaluasi dan dtertibkan. Kami mendesak agar anggota TNi aktif yang menduduki jabatan sipil diluar yang sudah diatur dalam Pasal 47 ayat 2 UU TNI agar segera mengundurkan diri (pensiun dini). Selama ini banyak anggota TNI aktif yang duduk di jabatan sipil tanpa mengundurkan diri terlebih dahulu, diantaranya Letkol Tedy sebagai Sekretaris Kabinet dan kepala sekretariat presiden Mayor Jenderal Ariyo Windutomo dan lain lain. Lebih dari itu, seluruh kerjasama TNi yang di dasarkan pada beragam MoU yang memberi ruang militer masuk dalam ranah sipil dengan dalih operasi militer selain perang perlu ditinjau ulang karena tidak sejalan dengan UU TNI. Pelibatan militer dalam Operasin selain perang hanya bisa dilakukan atas dasar keputusan politik negara bukan melalui MoU eebagaimana ditegaskan dalam Pasal 7 ayat 3 UU TNI. Tidak di benarkan konstruksi politik hukum RUU TNI untuk menjustifikasi berbagai pelanggaran yang sudah ada.
Kami memandang bahwa perluasan tugas militer untuk menangani narkotika adalah keliru dan bisa berbahaya bagi negara hukum. Penanganan masalah narkotika utamanya berada dalam koridor kesehatan, penegakkan hukum yang proporsional, bukan perang. Pelibatan TNI dalam mengatasi narkotika akan melanggengkan penggunaan ‘war model”. Selama ini, model penegakkan hukum saja seringkali bermasalah dan tidak proporsional dalam mengatasi narkoba. Apalagi jika menggunakan "war model" dengan melibatkan militer , tentu hal ini akan menimbulkan terjadinya kekerasan yang berlebihan yang serius. Apa yang terjadi di Filipina pada masa Rodrigoue Duterte dalam "war model" untuk penanganan Narkoba adalah contoh yang tidak baik, karena telah mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM.
Dengan demikian, melibatkan TNI dalam menangani narkoba sebagaimana di atur dalam RUU TNI akan menempatkan TNI rentan menjadi pelaku pelanggaran HAM, seperti terjadi dalam kasus penangkapan Duterte di Filipina oleh ICC.
Lebih berbahaya lagi, RUU TNI juga hendak merevisi klausul pelibatan militer dalam operasi militer selain perang (OMSP) tanpa perlu persetujuan DPR. TNI ingin operasi militer selain perang cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah. Padahal, operasi semacam itu termasuk kebijakan politik negara, yakni Presiden dengan pertimbangan DPR sebagaimana diatur oleh pasal 7 ayat 3 UU TNI 34/2004). RUU TNI mau meniadakan peran Parlemen sebagai wakil rakyat. Ini akan menimbulkan konflik kewenangan atau tumpang tindih dengan lembaga lain dalam mengatasi masalah di dalam negeri. Secara tersirat, perubahan pasal itu merupakan bentuk pengambilalihan kewenangan wakil rakyat oleh TNi dalam operasi militer selain perang dan menghilangkan kontrol sipil.
Kami menilai, Revisi ini hanya untuk melegitimasi mobilisasi dan ekspansi keterlibatan Prajurit TNI dalam permasalahan domestik seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), distribusi Gas Elpiji, ketahanan pangan, penjagaan kebun sawit, pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) serta penertiban dan penjagaan kawasan hutan bahkan sampai pengelolaan ibadah haji.
Kami menolak RUU TNI maupun DIM RUU TNI yang disampaikan Pemerintah ke DPR karena mengandung pasal-pasal bermasalah dan berpotensi mengembalikan dwifungsi TNI dan militerisme di Indonesia.
Kami justru mendesak Pemerintah dan DPR untuk modernisasi alutsista, memastikan TNI adaptif terhadap ancaman eksternal, meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI dan memperhatikan keseimbangan gender dalam organisasi TNI yang mencakup peningkatan representasi perempuan dalam berbagai posisi strategis, penghapusan hambatan struktural dalam karier militer, serta jaminan lingkungan kerja yang aman dan bebas dari diskriminasi demi mewujudkan profesionalisme TNI kita sebagai alat pertahanan negara.
Jakarta, 15 Maret 2025
Tokoh-Tokoh
Nursyahbani Katjasungkana (Pendiri & Pembina IMPARSIAL)
Usman Hamid, Aktivis HAM
Pdt. Ronald Richard Tapilatu
Rafendi Djamin
Al A'raf, Pengamat Pertahanan dan Keamanan
Pdt. PENRAD SIAGIAN, S.Th., M.Si., Teol.
KH Rakhmad Zailani Kiki
Prof. Dr. dr. A. Daldiyono
Sri Lestari Wahyuningroem, Ph.D., Dosen Ilmu Sosial dan Politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran
Prof. Dr. Aan Eko Widiarto, S.H.M.Hum., Dosen Hukum Tata Negara Universitas Brawijaya
Abdil Mughis Mudhoffir
Adek Risma Dedees, Serikat Pekerja Kampus
Adinda Tenriangke Muchtar, Ph.D., peneliti dan pegiat demokrasi, kebijakan publik, dan kebebasan
Adnan Topan Husodo, Penggiat Anti Korupsi
Agus Nurofik, Pengajar Universitas Sumatra Barat
Ahmad Arif Zulfikar, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
Alif Iman Nurlambang, mahasiswa filsafat Driyarkara
Amiruddin Al Rahab, Komisioner Komnas HAM 2017–2022
Ananda Badudu, Musisi
Andi Muhammad Rezaldy
Andi Setiawan, Pengajar Universitas Sebelas Maret
Andreas Harsono, peneliti, Human Rights Watch
Annisa Intan Wiranti, Pengajar Prodi Hukum, Universitas Pamulang
Aquino Hayunta, Sahabat Seni Nusantara
Ardianto Satriawan, Institut Teknologi Bandung
Arif Susanto, Exposit Strategic
Ayu Utami, penulis
Beka Ulung Hapsara
Bhatara Ibnu Reza, S.H., M.Si., LL.M., Ph.D. (Dosen Hukum
Internasional FH Universitas Trisakti.)
Bivitri Susanti, S.H., LL.M., Dosen Hukum Tata Negara Sekolah Tinggi
Ilmu Hukum JENTERA
Butet Kartaredjasa, seniman
Cahyo Pamungkas
Cenuk Sayekti, Pengajar Universitas Airlangga
Chairuddin Ambong, pegiat perhutanan sosial
Cut Asmaul Husna (Dosen Fisip UTU)
Dadang Trisasongko, Aktivis Anti Korupsi
Damairia Pakpahan, aktivis Perempuan
Danang Widoyoko, Transparansi Internasional Indonesia
Daniel F.M. Tangkilisan, aktivis lingkungan Karimunjawa
Dewi Kartika, Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria
(KPA)
Dewi Tjakrawinata, aktivis perempuan dan gerakan disabilitas
Dhia Al Uyun, Pengajar HTN Universitas Brawijaya
Dian Noeswantari, Universitas Surabaya
Dian Septi Trisnanti, aktivis buruh perempuan
Donny Danardono, Universitas Katolik Soegijapranata
Dr. Ahmad Suaedy (Dosen Universitas Nahdlatul Ulama)
Dr. Budi Hernawan (STF Driyarkara)
Dr. Harry Efendi Iskandar, S.S., M.A, Dosen Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Andalas (UNAND)/Aktivis Demokrasi
Dr. Mangadar Situmorang (Koordinator Forum Akademisi Papua
Damai/Dosen Universitas Parahyangan)
Dr. Nur Imam Subono
Dr. Sabina Puspita, Dosen Kebijakan dan Manajemen Publik
Dr. Taufik Firmanto
DR. Yance Arizona, S.H., M.A., Dosen Hukum Tata Negara Universitas
Gadjah Mada (UGM)
Eliyah Acantha, Pengajar Universitas Hasanuddin
Erry Riyana Hardjapamekas, mantan Wakil Ketua Komisi
Pemberantasan Korupsi
Fadlilah Akbar, Institut Sains dan Teknologi Al- Kamal
Fajri Siregar, Pengajar Universitas Indonesia
Fanda Puspitasari (DPP GMNI)
Fatkhul Khoir, KontraS Surabaya
Feri Amsari, S.H., M.H. LL.M, Dosen Hukum Tata Negara Universitas
Andalas (UNAND)
Fiki Prayogi, Pengajar STKIP PGRI Bandar Lampung
Fitra Rahardjo, Seniman
Gita Ardi Lestari, Universitas Indonesia
Gita Putri Damayana (kandidat Phd Australian National University,
pengajar Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Indonesia Jentera)
Habib M. Shahib, Universitas Fajar
Halida Hatta
Hardo Manik, Universitas Kristen Duta Wacana
Hariati Sinaga, Pengajar Program Studi Kajian Gender, Universitas
Indonesia
HENDARDI, Ketua Dewan Nasional SETARA Institute
Hendra Saputra, Aktivis HAM
Henny Supolo Sitepu, pegiat pendidikan
Herdiansyah Hamzah, Pengajar FH Universitas Mulawarman
Herlambang P. Wiratraman, Ketua Pusat Kajian Hukum dan Keadilan
Sosial FH UGM
Heru Hendratmoko, wartawan
Herry Sutresna, Musisi
Ika Ardina, masyarakat sipil
Ilham Akhsanu Ridlo, Pengajar Universitas Airlangga
Ilham Handika, Pengajar Universitas Mataram
Iman Amirullah, S.Sos (National Coordinator Students For Liberty
Indonesia)
Indah Ariani, pekerja seni
Indria Fernida, Aktivis HAM
Irwansyah, Departemen Ilmu Politik UI
Islah Bahrawi, Jaringan Moderat Indonesia
Iskandar SH MH
Isman Rahmani Yusron, Pengajar Universitas Muhammadiyah
Bandung.
Jesse Adam Halim, Pembela HAM
Joko Susilo
Julius Ibrani, Praktisi Hukum dan Pegiat HAM
Kanti Pertiwi, Pengajar Universitas Indonesia
Khotimun S, Aktivis Perempuan
Lia Marpaung, GEDSI Advocate
Lilik HS
Luthfi Kalbu Adi, Pengajar Prodi Hukum, Universitas Muhammadiyah
Purwokerto
Made Supriatma (anggota Majelis Pengetahuan YLBHI)
Mamik Sri supatmi (Dosen Kriminologi FISIP UI)
Mardiyah Chamim
Maria Hartiningsih, penulis
Maria Magdalena
Masduki (Guru Besar Ilmu Komunikasi UII, Ketua Pusat Studi Agama
dan Demokrasi UII Yogyakarta)
Michael Jeffri Sinabutar, Universitas Bangka Belitung
Muhamad Haripin, Peneliti Pertahanan BRIN
Muhammad Furqon aktivis Petani kota
Muhammad Subhi
Mulyono Sri Hutomo, Pengajar Universitas Ibnu Chaldun
Nabiyla Risfa Izzati, Pengajar FH UGM
Natalia Soebagjo, pegiat antikorupsi
Ni Putu Candra Dewi, Perempuan Pembela HAM
Nong Darol Mahmada, pegiat pluralisme
Nugroho Dewanto, wartawan
Olin Monteiro, aktivisme perempuan dan pegiat seni budaya
Omi Komaria Madjid, Ketua Dewan Pembina Nurcholish Madjid Society
Papang Hidayat
Petrus Putut P. W., International University Liaison Indonesia
Poengky Indarti, SH, LL.M, Aktivis HAM
Prof. Dr. Ani W. Soetjipto MA.
Prof. Dr. Ali Safaat, S.H., M.H., Dosen Hukum Tata Negara Universitas
Brawijaya
Prof. Dr. Ikrar Nusa Bakti, (Pengamat Politik dan Pertahanan)
Prof. Dr. Saiful Mujani, guru besar ilmu Politik UIN Syarif
Hidayatullah
Prof. Dr. Todung Mulya Lubis, S.H., M.H., LL.M.
Prof. Mayling Oey-Gardiner
Prof. Susi Dwi Harijanti,Ph.D (Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran)
Raja Asdi, Penggiat Seni Budaya
Ray Rangkuti
Reza Ryan (Efek Rumah Kaca)
Rikky R., Universitas Pendidikan Ganesha
Rr. Diah Asih Purwaningrum, Pengajar Prodi Arsitektur, Institut
Teknologi Bandung
Ruth Indiah Rahayu, Ketua Ikatan Keluarga Alumni Driyarkara
Saiful Mahdi, S.Si., M.Sc., Ph.D (FMIPA USK)
Sandi Jaya Saputra, Pengajar Universitas Padjajaran
Salman D.A, Supporter Sepak Bola
Sandra Hamid, antropolog
Satria Unggul Wicaksana P, Ketua Pusat Studi Anti-Korupsi & Demokrasi (PUSAD) UM Surabaya
Sellina Aurora, Pengajar Pusat Bantuan Mediasi (PBM GKI)
Silfana Nasri
Smita Notosusanto, Aktivis Perempuan
Soenjati, SH, Aktivis Perempuan
Subekti W. P., Universitas Padjajaran
Sumarsih, orang tua Wawan (BR. Norma Irmawan) korban Semanggi I – 13 November 1998
Syahar Banu, Perempuan Pembela HAM
Tini Hadad, Dewan Pembina Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia
(YLKI)
Titi Anggraini, Peneliti Kepemiluan dan Demokrasi
Tunggal Pawestri, aktivis perempuan
Tusta Citta Ihtisan T. P., Universitas Mataram
Ubedilah Badrun, dosen UNJ
Ulin Ni’am Yusron, pegiat media sosial
Wahyu Eka Setyawan, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Jawa Timur
Wahyu Susilo, Direktur Eksekutif Migrant CARE
Wanggi Hoed, Seniman Pantomim
Widia Kemala Sari, Universitas Negeri Padang
Yanuar Nugroho, Ph.D., dosen STF Driyarkara
Yasundari, Universitas Komputer Indonesia
Yeni Rosa Damayanti, Aktivis HAM dan Disabilitas
Yoghi Bagus Prabowo, Pengajar Universitas Diponegoro
Yohan Fitriadi, Universitas Putra Indonesia YPTK Padang
Yoyok Gondes, Aksi Kamisan Malang
Yuli Riswati, aktivis pekerja migran
Zumrotin K. Susilo, mantan Wakil Ketua Komnas HAM 2002–2007
Lembaga
Imparsial
YLBHI
KontraS
PBHI (Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia)
Amnesty International Indonesia
ELSAM
Human Right Working Group (HRWG)
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)
SETARA Institute
Centra Initiative
Aksi Kamisan
Aksi Kamisan Bandung
Aksi Kamisan Medan
Aktivis.pelajar
Aliansi BEM Seluruh Indonesia (BEM SI)
Aliansi Jogja Memanggil
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta
Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)
Aliansi pelajar indonesia
Aliansi untuk Demokrasi Papua (ALDP)
AMAN Indonesia
Artsforwomen Indonesia
Arus Pelangi
Asia Justice and Rights (AJAR)
Asosiasi LBH APIK Indonesia
Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) STH Indonesia Jentera
Bakumsu
Bangsa Mahardika
Barengwarga
BARIKADE 98
Bijak Memantau
Biro Pers Mahasiswa Filsafat (BPMF) PIJAR
CALS (Constitutional And Administrative Law Society)
Cangkang Queer
CommonHood Malang
CORONG API
Democratic Judicial Reform (De Jure)
Emancipate Indonesia
Famm Indonesia
Federasi Serikat Merdeka Sejahtera
Flower Aceh
Forum Cik Ditiro
Forum Informasi dan Komunikasi Organisasi Non Pemerintah (FIK ORNOP) Sulsel
Forum Komunikasi Mahasiswa Demokrasi (FOKMAD) UIN Alaudin Makassar
Forum Semangat 98 Aceh
Forum Tamansari Bersatu
Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI)
FSBPI (Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia)
Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSB);
Gender Research Student Center (GREAT)
Gerakan Anti Korupsi Lintas Perguruan Tinggi (GAK-LPT)
Gerakan Indonesia Kita (GITA)
Gerakan Mahasiswa Peduli Rakyat (GEMPAR) Universitas Pattimura Ambon
GMNI FH USU
Greenpeace Indonesia
IKOHI
Indonesia Corruption Watch (ICW)
Indonesia Hapus Femisida
Indonesia Memanggil 57+ Institute
Indonesia untuk Kemanusiaan
Indonesian Centre for Environmental Law (ICEL)
Institut KAPAL Perempuan
Institut Perempuan
Institut Perempuan
Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)
Inti Muda Indonesia
Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Nasional
Jaringan Akademisi Gerakan Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (JARAK)
Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT)
Jedakata
Jender dan Hak Azasi Manusia (LRC-KJHAM) Semarang
JKLPK
Kalyanamitra
Kaukus Indonesia Kebebasan Akademik (KIKA)
Kawula17
Kelompok Tani Kampung Bayam Madani (KTKBM)
Keluarga Mahasiswa Pecinta Demokrasi (KMPD) UIN Sunan Kalijaga
Koalisi Buruh Sawit (KBS)
Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual (KOMPAKS)
Koalisi Perempuan Indonesia
Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA)
Komite Anti Kekerasan Negara (KONTRA)
Komunitas Taman 65
Konde.co
Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)
KontraS Aceh
KPBI (Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia)
KPuK (Koalisi Perempuan untuk Kepemimpinan), Malang, Jawa Timur
Lab Demokrasi
LBH Advokasi Publik Pimpinan Pusat Muhammadiyah
LBH Januka
Legal Resource Centre, untuk Keadilan
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya Pos Malang
Lembaga Informasi Perburuhan Sedane (LIPS)
Lembaga Peradaban Luhur (LPL)
Lembaga Pers Mahasiswa Mimbar Untan
Lentera Gayatri
Lingkar Keadilan Ruang
Lintas Feminis Jakarta (Jakarta Feminist)
LP3ES UI
LPM Vonis FH Unpad
Madani Berkelanjutan
MALEO SULTENG
Marsinah.ID
Migrant CARE
Paguyuban Keluarga dan Korban Talangsari Lampung (PK2TL)
PANDEKHA FH UGM
Paramedis Jalanan Bandung
Partai Hijau Indonesia
Peduli Buruh Migran
Perempuan Mahardhika
Perhimpunan Jiwa Sehat
Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN)
Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) Nasional
Perkumpulan IndoPROGRESS
Perkumpulan Praxis
Perkumpulan Rahima
Perkumpulan Sembada Bersama Indonesia
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)
Persatuan Perjuangan Rakyat Indonesia (P2RI)
Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia (PPNI)
Pesantren Ekologi Misykat Al-Anwar
Pojok Literasi Bogor
POKJA30
PolicyPulse
Protection International Indonesia
Public Virtue Research Institute (PVRI)
Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Sosial (LSJ) FH UGM
Pusat Studi Agama dan Demokrasi, UII Yogyakarta
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK)
Pusat Telaah Informasi Regional Semarang (PATTIROS)
PUSPAHAM
Poros Revolusi Mahasiswa
Rumah Pengetahuan Amartya
Sajogyo Institute
Salam 4 Jari
SEKBER 65
Seknas FITRA
Senat Mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara
Senik Centre Asia
Serikat Pekerja Kampus (SPK)
Simpul untuk Pembebasan Perempuan (SIMPUL PUAN)
SINDIKASI Jabodetabek
Art.Martir
Social Justice Indonesia
Solidaritas Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia (SKP-HAM)
Sulawesi Tengah
Solidaritas Mahasiswa untuk Demokrasi (SMUD) UIN Salatiga
Solidaritas Perempuan untuk Kemanusiaan dan HAM (SPEK-HAM)
Solo
Students For Liberty (SFL) Indonesia
Suara Kebebasan
Sulawesi Green Voice
Support Group & Resource Center on Sexuality Studies (SGRC UI)
The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII)
Themis Indonesia
TKPT Indonesia
Transnational Palm Oil Labour Solidarity (TPOLS) Network
Transparency International Indonesia (TII)
Trend Asia
Unit penerbitan dan penulisan mahasiswa UMI makassar (UPPM
UMI)
YAPESDI (Yayasan Peduli Sindroma Down Indonesia)
YASMIB Sulawesi
Yayasan GAYa NUSANTARA
Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP)
Yayasan Peduli Inayana Maluku (YPIM)
Yayasan Penabulu
Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan Masyarakat
Indonesia (YAPPIKA)
Yayasan Samahita
Yayasan Srikandi Sejati -Jakarta
YIFoS Indonesia
Youth Activism Rumah Cemara
YouthID Foundation
ALTRUIS Universitas Islam Makassar
Lembaga Pers dan Penerbitan Mahasiswa (LPPM) SINTESA
Pecinta alam lembah NTOKE (PACET)
Forum Komunikasi Pers Mahasiswa Bandung (FKPMB)
Aksi Kamisan Malang
Yayasan Inklusif
Konsil LSM
Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA)
10.694 orang memberi tanda tangan pada hari ini.