TANGERANG - Bupati Tangerang, Maesyal Rasyid, bersama Wakil Bupati Tangerang, Intan Nurul Hikmah, serta jajaran Forkopimda, melaksanakan panen padi secara serentak dengan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang melibatkan 14 provinsi di seluruh Indonesia. Kegiatan ini berlangsung di Desa Ketapang, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, dan dilakukan secara virtual melalui platform Zoom pada hari Senin, 7 April 2025. Hal in dilansir dari laman tangerangkab.go.id Senin 7 April 2025.
Dalam acara tersebut, Bupati Maesyal Rasyid mengungkapkan rasa syukur atas hasil panen yang diperoleh, serta menjelaskan berbagai upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan produktivitas pertanian di daerahnya. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan petani dalam mencapai hasil yang optimal, serta perlunya inovasi dalam teknik pertanian untuk mendukung keberlanjutan sektor ini.
Kabupaten Tangerang diketahui memiliki luas lahan persawahan mencapai 36.000 hektare, dengan total produksi panen tahunan sekitar 313.000 ton. Pada panen raya kali ini, khususnya di Kecamatan Mauk, lahan yang dipanen mencakup area seluas lebih kurang 14 hektare, yang diperkirakan dapat menghasilkan sekitar 210.000 ton gabah. Hal ini menunjukkan potensi besar pertanian di Kabupaten Tangerang dan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung sektor pertanian.
Hal tersebut mendapat respon dari Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Kabupaten Tangerang (Fokusmatang), Dedi Kurniadi, menyatakan bahwa tindakan yang diambil oleh Bupati Tangerang tidak sejalan dengan program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang. Ia menyoroti bahwa sejumlah lahan pertanian di sepanjang pesisir pantai utara telah dibebaskan sebagai dampak dari proyek PIK 2, yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kebijakan yang diterapkan dan kebutuhan masyarakat.
Dedi Kurniadi menekankan pentingnya konsistensi dalam pelaksanaan program pembangunan agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Ia mengkhawatirkan bahwa langkah-langkah yang diambil oleh Bupati dapat mengganggu keberlangsungan lahan pertanian yang selama ini menjadi sumber penghidupan bagi banyak warga. Dengan adanya proyek PIK 2, ada potensi hilangnya lahan produktif yang seharusnya dilindungi demi kepentingan pertanian lokal.
Dalam konteks ini, Dedi Kurniadi mengajak semua pihak untuk lebih memperhatikan dampak dari kebijakan pembangunan yang diambil. Ia berharap agar pemerintah dapat melakukan evaluasi terhadap proyek-proyek yang ada, sehingga tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini penting agar pembangunan yang dilakukan benar-benar sejalan dengan kebutuhan dan harapan masyarakat Kabupaten Tangerang.
"Tampak jelas bahwa partisipasi Bupati dalam panen raya hanya berfungsi sebagai alat pencitraan, mengingat di sisi lain, kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Tangerang justru berpotensi mengubah fungsi lahan pertanian," ungkapnya.
Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara upaya promosi pertanian yang dilakukan melalui acara panen raya dan realitas di lapangan, di mana lahan pertanian yang seharusnya dipertahankan malah terancam oleh kebijakan yang tidak mendukung keberlangsungan sektor pertanian, lanjut Dedi.
"Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Tangerang penting untuk mengevaluasi kembali kebijakan yang ada agar tidak hanya fokus pada pencitraan, tetapi harus mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap ketahanan pangan dan keberlangsungan lahan pertanian di daerah tersebut. Maka itu alih fungsi lahan persawahan harus ditinjau kembali,"tandasnya.